Dana Repatriasi ke Sektor Properti

Sektor properti merupakan salah satu sektor rill yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana repatriasi, setelah Pemerintah memberlakukan tax amnesty atau pengampunan pajak. Arus dana repatriasi ini diprediksi akan terus mengalir deras seiring waktu berjalan. Beberapa pihak pun bahkan sudah mengklaim bahwa potensi yang akan masuk ke sektor properti akan mencapai 30 hingga 60 persen dari total dana repatriasi yang ada nantinya. Namun darimana saja dana tersebut mengalir?

Ali Tranghanda

Ali Tranghanda selaku Direktur Ekekutif Indonesia Property Watch (IPW) menjelaskan bahwa dana yang akan masuk nantinya melalui tiga cara. Pertama, yakni melalui pasar modal di saham properti. Sedangkan kedua melalui pembelian langsung properti. Dan cara terakhir adalah penyertaan modal di pengembangan properti. Meskipun nantinya kapitalisasi hanya 6 persen dari total kapitalisasi bursa, tetapi diprediksi akan tumbuh dan menyalip berbagai sektor lainnya. Lantaran secara jangka paling diminati.

Ali menambahkan bahwa penyertaan modal dalam pengembangan properti bisa diperoleh melalui instrumen keuangan yang saat ini ada. Hal ini tentunya dapat membuat permodalan di kalangan para pengembang menjadi lebih solid dan dapat meningkatkan ustainabilitas perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Ia menilai bahwa secara fudamental dan dalam jangka panjang, bahwa seharusnya sektor properti dapat memberikan keunggulan. Lantaran harga properti tak pernah turun, namun justru selalu naik, dan memiliki potensi yang sangat luar biasa di Indonesia.

sektor properti

Adapun keuntungan masuknya dana repatriasi ke sektor properti, yakni potensi yang nantinya akan masuk ke kas negara mencapai Rp 1.000 triliun. Ini merupakan nilai yang sangat besar. Dengan begitu, perkiraan total kapitalisasi pasar menjadi sebesar Rp 380 triliun.

Walau nantinya memberikan dampak pada pembangunan di sektor infrastruktur dan juga di bidang pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain dengan banyaknya pembelian properti yang bersumber dari dana yang besar tersebut, akan membuat peningkatan harga properti menjadi tinggi. Nantinya perkiraan pembelian tersebut juga akan dilakukan secara cash keras. Dengan begitu tak ada instrumen perbankan yang mengatur, lantaran tidak dilakukan dengan cara kredit.

Seperti yang dikutip dari portal Rumah Dijual Indonesia lebih lanjut Ali menuturkan bahwa meskipun nanti belum dapat dikatakan akan terjadi bubble. Namun kondisi tersebut dipastikan akan mendongkrak harga tanah. Hingga pada akhirnya tanah untuk properti menengah bawah akan membuatnya menjadi langka. Alhasil, program pemerintah dalam merealisasikan program sejuta rumah menjadi sulit.

dana

Kewaspadaan ini seharusnya sudah diantisipasi oleh pihak pemerintah dengan mencanangkan sebuah mekanisme pengendalian harga tanah, misalnya saja bank tanah yang sudah dari dulu belum juga tersentuh. Dimana bank tanah tersebut merupakan salah satu faktor strategis dalam mengendalikan harga tanah itu sendiri.

Dengan adanya program tax amnesty ini, dapat mencegah Indonesia terus berada dalam kondisi ekonomi yang melambat. Dan diharapkan juga akan membuat roda perekonomian berjalan sesuai dengan target Pemerintah.

Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty Di Bandung

Hari ini Senin tanggal 8 Agustus, Presiden Joko Widodo kembali mensosialisasikan mengenai tax amnesty. Kota Bandung, Jawa Barat merupakan kota keempat yang dipilih oleh Jokowi setelah Surabaya, Medan, dan juga Jakarta. Jokowi memang sungguh menitikberatkan program tax amnesty (pengampunan pajak), sebagai instrumen untuk mendapatkan investasi baru dan juga dana segar.

Joko Widodo

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dijadwalkan akan mensosialisasikan tax amnesty di Bandung pada pukul 16.00 WIB di Ballroom Hotel Intercontinental Bandung. Di Kota Bandung, Presiden akan didampingi oleh Ibu Negara Iriana, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Nantinya, Jokowi turun langsung melakukan sosialisasi kepada seluruh para pengusaha di Kota Kembang tersebut.  Hal tersebut disampaikan oleh Bey Machmudin selaku Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan. Selain nantinya memimpin secara langsung, Presiden pun juga akan memimpin langsung mengenai pengawasan dari pelaksaaan pengampunan pajak tersebut.

amnesti pajak

Jokowi menegaskan bahwa akan mengawasi sendiri mengenai tax amnesty. Nantinya Presiden akan membentuk task force dengan melibatkan BPKP dan juga intelijen, supaya kenyamanan tercipta akan wajib pajak yang nantinya datang ke kantor pajak maupun ke bank.

Pagi harinya, Jokowi sebelum bertolak ke Bandung, akan melakukan upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXIII Tahun 2016. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Graha Wiyata Praja Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun jumlah Pamong Praja yang dilantik berjumlah 1.921.

Presiden menyampaikan bahwa kita harus mewujudkan Pamong Praja yang berkeinginan kerja untuk rakyat, bergotong royong, dan juga mau melayani rakyat bukan sebaliknya.

Danny Darussalam

Sementara itu, menurut Danny Darussalam sebagai pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia menilai bahwa para Wajib Pajak saat ini masih dalam tahap mempelajari, dan mengonfirmasi. Menurutnya, tak akan memperlukan waktu lama untuk menuju tahap selanjutnya. Untuk tahap eksekusi, Danny memperkirakan bahwa akan terjadi pada pertengahan Agustus.

Danny menambahkan bahwa dalam kisaran satu bulan para Wajib Pajak mempelajari dan mencari tahu lebih detail mengenai informasi tax amnesty. Sehingga, diperkirakan bulan depan akan menjadi puncak masuknya dana pengampunan pajak tersebut.

Sekedar informasi, bahwa total harta yang dilaporkan sebesar Rp3,75 triliun. Dimana angka sebesar itu didapatkan dari 340 Wajib Pajak yang tersebar dari seluruh Indonesia. Sedangkan dari segi repatriasi dan deklarasi yang dilakukan oleh para Wajib Pajak, uang tebusan yang masuk ke kas dalam negara sudah mencapai angka Rp84,3 miliar. Hingga akhir bulan Juli, secara keseluruhan aset yang sudah dilaporkan melalui program tax amnesty ini baru mencapai Rp 1,78 triliun. Di hari itu juga, ada satu Wajib Pajak yang merepatriasi dananya ke Tanah Air mencapai Rp 458 miliar.